Wednesday, July 30, 2003
PENGUMUMAN NPCU
Rekan-rekan di PPCU dan DF yang baik, NPCU telah menerima respon informasi dari rekan-rekan di daerah mengenai kondisi sambungan listrik dan internet. Untuk Propinsi Sumsel dan Jabar berikut semua distrik di bawahnya, kami telah menerima dengan sangat lengkap berikut matriksnya.
Untuk Kalbar dan NTT, sampai saat ini kami baru menerima respon dari sebagian distrik. Kepada rekan-rekan yang telah merespon, kami sangat menghargai responnya dan informasi tersebut telah kami sampaikan kepada Kantor Perwakilan UNFPA. Sementara untuk rekan-rekan yang belum memberikan respon, kami harap segera menyampaikan informasinya kepada NPCU sebelum hari Rabu tanggal 30 Juli 2003. Berikut kami lampirkan status pengumpulan informasi di atas sampai hari Senin 28 Juli 2003. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. (NPCU)
Rekan-rekan di PPCU dan DF yang baik, NPCU telah menerima respon informasi dari rekan-rekan di daerah mengenai kondisi sambungan listrik dan internet. Untuk Propinsi Sumsel dan Jabar berikut semua distrik di bawahnya, kami telah menerima dengan sangat lengkap berikut matriksnya.
Untuk Kalbar dan NTT, sampai saat ini kami baru menerima respon dari sebagian distrik. Kepada rekan-rekan yang telah merespon, kami sangat menghargai responnya dan informasi tersebut telah kami sampaikan kepada Kantor Perwakilan UNFPA. Sementara untuk rekan-rekan yang belum memberikan respon, kami harap segera menyampaikan informasinya kepada NPCU sebelum hari Rabu tanggal 30 Juli 2003. Berikut kami lampirkan status pengumpulan informasi di atas sampai hari Senin 28 Juli 2003. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. (NPCU)
BEBERAPA KEGIATAN PPCU JABAR
1. Pedoman Kemitraan Bidan & Paraji.
Menindak lanjuti pembahasan Pedoman Kemitraan Bidan dan Paraji, dimana terakhir kali pembahasan dilakukan di Bapeda Jawa Barat Tanggal 27 Juni 2003, maka pada Hari Jumíat Tanggal 1 Agustus 2003 akan diadakan pertemuan Tim Kecil untuk memfinalisasi Pedoman termaksud, bertempat di UNICEF, Jl.Salam.
2. Seminar Amandemen UU No.10 Tahun 1992
Sampai akhir Juli ini, DPRD Jawa Barat serta DPRD Kota & Kabupaten Bandung belum dapat memberikan waktu bagi pelaksanaan Seminar Amandemen UU. Nomor 10 / 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Oleh karena itu pihak IFPPD memutuskan untuk :
a. Pelaksanaan Seminar di Tingkat Kabupaten & Kota, dilakukan di Kabupaten Sukabumi, dengan fasilitasi langsung dari Jakarta;
b. Tetap akan melaksanakan Seminar di DPRD Jawa Barat, namun pada tingkat pembahasan Draft UU penggantinya.
3. Diskusi Penanggulangan penyebaran HIV/AIDS.
PPM UNFPA Jawa Barat diminta untuk memberikan sambutan pada acara Diskusi Panel Pemberdayaan Kelompok Marginal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS, Tanggal 31 Agustus 2003, di Hotel Cemerlang. Kami selaku PPM UNFPA akan memberikan materi yang terkait dengan pokok-pokok yang diharapkan oleh Proyek P05: Prevention of STD and HIV/AIDS, serta dasar dasar penyebaran HIV/AIDS.
4. Health Fair di Feng Tay Indonesia Enterprises
Sebagaimana yang dilakukan di Pabrik C59 pada Tanggal 5-7 Juni 2003, maka Proyek P03 Adolescent Reproductive Health akan menyelenggarakan Health Fair di Pabrik Nike, yakni PT.Feng Tay Indonesia Enterprises. PPCU diminta untuk menyumbangkan materi KIE, dan telah memberikan sekitar 100 lembar Leaflet GSI. Acara ini di fasilitasi oleh PKBI selaku implementing Agency Proyek P05 bekerjasama dengan Global Alliance yang bergerak dalam Program Pendidikan Kesehatan bagi Pekerja, serta tidak lupa juga disponsori oleh Nike Vendor Factory di Bandung. (idjaz)
1. Pedoman Kemitraan Bidan & Paraji.
Menindak lanjuti pembahasan Pedoman Kemitraan Bidan dan Paraji, dimana terakhir kali pembahasan dilakukan di Bapeda Jawa Barat Tanggal 27 Juni 2003, maka pada Hari Jumíat Tanggal 1 Agustus 2003 akan diadakan pertemuan Tim Kecil untuk memfinalisasi Pedoman termaksud, bertempat di UNICEF, Jl.Salam.
2. Seminar Amandemen UU No.10 Tahun 1992
Sampai akhir Juli ini, DPRD Jawa Barat serta DPRD Kota & Kabupaten Bandung belum dapat memberikan waktu bagi pelaksanaan Seminar Amandemen UU. Nomor 10 / 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Oleh karena itu pihak IFPPD memutuskan untuk :
a. Pelaksanaan Seminar di Tingkat Kabupaten & Kota, dilakukan di Kabupaten Sukabumi, dengan fasilitasi langsung dari Jakarta;
b. Tetap akan melaksanakan Seminar di DPRD Jawa Barat, namun pada tingkat pembahasan Draft UU penggantinya.
3. Diskusi Penanggulangan penyebaran HIV/AIDS.
PPM UNFPA Jawa Barat diminta untuk memberikan sambutan pada acara Diskusi Panel Pemberdayaan Kelompok Marginal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS, Tanggal 31 Agustus 2003, di Hotel Cemerlang. Kami selaku PPM UNFPA akan memberikan materi yang terkait dengan pokok-pokok yang diharapkan oleh Proyek P05: Prevention of STD and HIV/AIDS, serta dasar dasar penyebaran HIV/AIDS.
4. Health Fair di Feng Tay Indonesia Enterprises
Sebagaimana yang dilakukan di Pabrik C59 pada Tanggal 5-7 Juni 2003, maka Proyek P03 Adolescent Reproductive Health akan menyelenggarakan Health Fair di Pabrik Nike, yakni PT.Feng Tay Indonesia Enterprises. PPCU diminta untuk menyumbangkan materi KIE, dan telah memberikan sekitar 100 lembar Leaflet GSI. Acara ini di fasilitasi oleh PKBI selaku implementing Agency Proyek P05 bekerjasama dengan Global Alliance yang bergerak dalam Program Pendidikan Kesehatan bagi Pekerja, serta tidak lupa juga disponsori oleh Nike Vendor Factory di Bandung. (idjaz)
Wednesday, July 23, 2003
PENGUMUMAN NPCU
Rekan-rekan di PPCU dan DF yang baik, UNFPA sedang melakukan inventarisasi secara cepat kondisi sambungan listrik dan internet di daerah dimana teman-teman bekerja. Untuk itu, kami harap teman-teman dapat dengan segera menjawab 4 pertanyaan berikut:
1. Apakah di kantor sudah tersambung dengan jaringan internet?
2. Apakah ada penyedia jasa internet (internet service provider) di dalam kota?
3. Apakah listrik di kantor sering padam?
4. Apakah voltase listrik sering turun-naik tidak menentu?
Untuk jawaban TIDAK, diharap teman-teman memberikan penjelasan apa SEBAB-nya. Kepada teman-teman di PPCU (PPM dan PAF) harap melanjutkan pesan ini kepada seluruh DF di propinsi terutama yang tidak terakses e-mail/internet, dan mengirimkan respon mereka kepada NPCU. Kami tunggu jawabannya secepat mungkin. Terima kasih atas kerjasamanya. (NPCU).
Pengumuman ini menindaklanjuti permintaan Modem & Stavol, hanya harus ada alasan untuk jawaban TIDAK. (PPCU)
Rekan-rekan di PPCU dan DF yang baik, UNFPA sedang melakukan inventarisasi secara cepat kondisi sambungan listrik dan internet di daerah dimana teman-teman bekerja. Untuk itu, kami harap teman-teman dapat dengan segera menjawab 4 pertanyaan berikut:
1. Apakah di kantor sudah tersambung dengan jaringan internet?
2. Apakah ada penyedia jasa internet (internet service provider) di dalam kota?
3. Apakah listrik di kantor sering padam?
4. Apakah voltase listrik sering turun-naik tidak menentu?
Untuk jawaban TIDAK, diharap teman-teman memberikan penjelasan apa SEBAB-nya. Kepada teman-teman di PPCU (PPM dan PAF) harap melanjutkan pesan ini kepada seluruh DF di propinsi terutama yang tidak terakses e-mail/internet, dan mengirimkan respon mereka kepada NPCU. Kami tunggu jawabannya secepat mungkin. Terima kasih atas kerjasamanya. (NPCU).
Pengumuman ini menindaklanjuti permintaan Modem & Stavol, hanya harus ada alasan untuk jawaban TIDAK. (PPCU)
PENELITIAN GENDER MAINSTREAMING
Beberapa waktu lalu ppm west java melakukan penyebaran kuesioner pada 100 peserta FKKP (Forum Komunikasi & Konsultasi Pembangunan ) Propinsi Jawa Barat untuk melihat persepsi mereka mengenai Kesetaraan Gender. Berikut ini adalah resumenya. File laporan lengkap bisa dikirimkan via email atas permintaan.
1.Hampir separo responden (42 % ) menyatakan bahwa materi produk hukum termasuk perda, masih cenderung diskriminatif, sehingga mengakibatkan penegakan hukum yang masih bias gender (43 %) dan memerlukan komitmen politik secara tertulis untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender (40%).
2.Lebih dari separo (60 %) responden berpendapat bahwa peluang bekerja perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan memiliki akses yang lebih rendah pula terhadap sumber-sumber informasi (77 %), meskipun pada kenyatannya porsi kerja perempuan relative lebih tinggi (65%), namun belum mendapatkan perlindungan yang memadai (60%).
3.Pada umumnya responden berpendapat (55% ) bahwa peran wanita masih sangat sedikit dalam pengambilan keputusan publik, dan semestinya tidak ada pembedaan jenis kelamin (65%) dalam tata pemerintahan, karena laki-laki dan perempuan punya hak yang sama sebagai aktor keputusan publik (89%)
4.Partisipasi politik perempuan dipandang lebih besar dari pada laki-laki (54%), namun suara politik perempuan masih terbatas (45%) karena budaya politik yang cenderung maskulin (55%), dan akibat dari budaya pendidikan politik bagi perempuan yang masih terpinggirkan (65%).
5.Partisipasi wajib belajar bagi perempuan perlu ditingkatkan, baik pada tingkat pra sekolah (60%), Sekolah menengah (82 %), pendidikan tinggi (65%), dan bahkan pendidikan luar sekolah (80%).
6.Penduduk perempuan dipandang lebih peduli lingkungan (65%), berperilaku lebih sehat (60%), dan berperan lebih aktif dalam pemberdayaan masyarakat (55%).
7.Perempuan juga dipandang lebih merepresentasikan komunitas social (82%), sehingga perlu lebih diintegrasikan dalam interaksi sosial (74%) sekaligus untuk mereduksi pola paternalistik yang menempatkan kaum lelaki lebih dominan(54%).
8.Akses dan peran laki-laki ke posyandu dan puskesmas perlu lebih ditingkatkan (89%), dan baik perempuan serta laki-laki memerlukan perbaikan gizi lebih lanjut lagi (98%)
9.Standar pembayaran pekerja perempuan perlu lebih ditingkatkan (86%), demikian juga pelayanan social bagi perempuan (78%), dan mendesain teknologi produksi yang tidak terlalu maskulin (45%)
10.Hampir separo (42%) responden juga berpendapat bahwa perempuan boleh berperan ganda sebagai kepala rumah tangga dan penanggungjawab keluarga, atau memiliki peran yang sama untuk mengelola rumah tangga bersama suami (69%), dan penjelasan hal ini harus disampaikan dan dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anaknya (89%).
11. Alat kontrasepsi perempuan pada umumnya lebih mudah diperoleh (76%), padahal laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama untuk bereproduksi (85%), meskipun laki-laki dianggap mempunyai hak untuk melarang istrinya ber-KB (58%).
12.Ada baiknya diberlakukan kuota bagi perempuan pada posisi pengambil keputusan dalam wilayah sosial politik (47%).
13.Bahan-bahan pelajaran yang bermakna bias gender, harus dikontrol lebih ketat untuk menghindari distorsi pendidikan (78%), dan pendidik mengenalkan perdebatan wacana gender sejak dini pada para muridnya (80%). (idjaz)
Beberapa waktu lalu ppm west java melakukan penyebaran kuesioner pada 100 peserta FKKP (Forum Komunikasi & Konsultasi Pembangunan ) Propinsi Jawa Barat untuk melihat persepsi mereka mengenai Kesetaraan Gender. Berikut ini adalah resumenya. File laporan lengkap bisa dikirimkan via email atas permintaan.
1.Hampir separo responden (42 % ) menyatakan bahwa materi produk hukum termasuk perda, masih cenderung diskriminatif, sehingga mengakibatkan penegakan hukum yang masih bias gender (43 %) dan memerlukan komitmen politik secara tertulis untuk menjamin kesetaraan dan keadilan gender (40%).
2.Lebih dari separo (60 %) responden berpendapat bahwa peluang bekerja perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan memiliki akses yang lebih rendah pula terhadap sumber-sumber informasi (77 %), meskipun pada kenyatannya porsi kerja perempuan relative lebih tinggi (65%), namun belum mendapatkan perlindungan yang memadai (60%).
3.Pada umumnya responden berpendapat (55% ) bahwa peran wanita masih sangat sedikit dalam pengambilan keputusan publik, dan semestinya tidak ada pembedaan jenis kelamin (65%) dalam tata pemerintahan, karena laki-laki dan perempuan punya hak yang sama sebagai aktor keputusan publik (89%)
4.Partisipasi politik perempuan dipandang lebih besar dari pada laki-laki (54%), namun suara politik perempuan masih terbatas (45%) karena budaya politik yang cenderung maskulin (55%), dan akibat dari budaya pendidikan politik bagi perempuan yang masih terpinggirkan (65%).
5.Partisipasi wajib belajar bagi perempuan perlu ditingkatkan, baik pada tingkat pra sekolah (60%), Sekolah menengah (82 %), pendidikan tinggi (65%), dan bahkan pendidikan luar sekolah (80%).
6.Penduduk perempuan dipandang lebih peduli lingkungan (65%), berperilaku lebih sehat (60%), dan berperan lebih aktif dalam pemberdayaan masyarakat (55%).
7.Perempuan juga dipandang lebih merepresentasikan komunitas social (82%), sehingga perlu lebih diintegrasikan dalam interaksi sosial (74%) sekaligus untuk mereduksi pola paternalistik yang menempatkan kaum lelaki lebih dominan(54%).
8.Akses dan peran laki-laki ke posyandu dan puskesmas perlu lebih ditingkatkan (89%), dan baik perempuan serta laki-laki memerlukan perbaikan gizi lebih lanjut lagi (98%)
9.Standar pembayaran pekerja perempuan perlu lebih ditingkatkan (86%), demikian juga pelayanan social bagi perempuan (78%), dan mendesain teknologi produksi yang tidak terlalu maskulin (45%)
10.Hampir separo (42%) responden juga berpendapat bahwa perempuan boleh berperan ganda sebagai kepala rumah tangga dan penanggungjawab keluarga, atau memiliki peran yang sama untuk mengelola rumah tangga bersama suami (69%), dan penjelasan hal ini harus disampaikan dan dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anaknya (89%).
11. Alat kontrasepsi perempuan pada umumnya lebih mudah diperoleh (76%), padahal laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama untuk bereproduksi (85%), meskipun laki-laki dianggap mempunyai hak untuk melarang istrinya ber-KB (58%).
12.Ada baiknya diberlakukan kuota bagi perempuan pada posisi pengambil keputusan dalam wilayah sosial politik (47%).
13.Bahan-bahan pelajaran yang bermakna bias gender, harus dikontrol lebih ketat untuk menghindari distorsi pendidikan (78%), dan pendidik mengenalkan perdebatan wacana gender sejak dini pada para muridnya (80%). (idjaz)
Minutes of Meeting
BIDAN & PARAJI PARTNERSHIP
A meeting on Bidan & Paraji Partnership was conducted at R.Sidang Bidang Sosbud, 27 June 2003. The following minutes of meeting was taken by Hera Melinda Santosa, PAF of PPCU West java.
Participants of the meeting were from: UNFPA, UNICEF, PATH, Bapeda Jawa Barat, Dinas Kesehatan Jawa Barat, PPNI Wilayah Jawa Barat, IBI Wilayah Jawa Barat, Aisyah Muhamadiyah Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kab. Subang, Puskesmas Gunung Sari Kab. Subang, Puskesmas Cikakak Kab. Sukabumi, Puskesmas Cidahu Kab. Sukabumi
The meeting was opened by Dra. Susiawati and continued by short explanation from Drg. Dadang Sukandar, MARS from Dinkes. This meeting has been held for 4 times with aim to get a book for guidance to develop partnership among Midwives and TBA (ìPEDOMAN MEMBANGUN KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN PARAJIí). Mr. Dadang said to speed up the process of the guidance; it should be set up a coordinating team in provincial level.
Mr. Ahmad Idjaz from UNFPA presented the draft chapter by chapter. He said the book is still draft and need more improvement systematically and also should be more attractive, could be one step by one picture etc. (The draft is attached)
From Subang District presented their condition : The example is Gunung Sari Village. The partnership among midwives and TBA in Gunung Sari village have been starting since 1997 the data : Midwive Visit : 279; TBA Visit : 314.
The system that was formed:
- Blood bank system
- Transportation sytem
- Tabulin System
- Dasolin System.
Before tabulin and dasolin system was formed, some steps were done , there are :
- Facilitator training in district level
- Training in village level
- Establish committee
- Training in sub district level
- Socialization tabulin and dasolin in Gunung sari village
- Socialization tabulin and dasolin in Majelis Taqlim area.
- Socialization tabulin and dasolin in Volley ball group
- Facilitators meeting in village level
- Training for collector in order to collect and to liquid tabulin and dasolin fund
After the steps above were done, People at Gunung sari village agreed that Dasolin fund were resourced from :
- People ñ Rp 1,000/KK(family)
- Electricity transport
- People who have party should give 10 litre rice and money amounted Rp 5,000.-
- Entrepreneur in gunung sari village area
- Permanent Donators
- Tabulin and Dasolin boxes which located in warung or from special events.
The focus of partnership between Midwives and TBA are giving close accompany to : pregnancy women, delivery mother and post partum mother.
Partnership type :
1. POSYANDU
POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu/Post of Integrated Service) are placing which gives service to pregnancy mother, delivery mother and postpartum mother. In posyandu TBA is involved in order to achieve the coverage of pregnancy women visit to pos yandu.
2. POLINDES
POLINDES (Pondok Bersalin Desa /The Village Delivery service house) are one of people involvement in order to supply delivery service place and neonatal service. POLINDES could be also utilized the partnership between Midwives and TBA in examining pregnancy and post partum service.
3. KP-KIA
KP-KIA (Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak/ Neonatal health interest group) has activity in learning group about neonatal, the member of group are pregnancy women and breast feeding mother in gunungsari village area. TBA also involved in this group especially in empowering target group and accompany pregnancy mother.
4. TABULIN
TABULIN (Tabungan Ibu Bersalin/Delivery mother saving) . The activity of Midwive and TBA in Tabulin is aimed in order pregnancy mother have to save For their delivery expenditure before their delivery time.
5. DASOLIN
DASOLIN (Dana Sosial Ibu Bersalin/Social Fund for delivery mother) are collected fund from, by and for people especially capable family. This fund is used to help people who do not have money in delivery time.
6. BLOOD BANK
Blood bank are giving to high risk pregnancy women when delivery time. Midwives cooperate with officer and TBA give understanding to people about the importance of blood bank.
The focus of partnership between midwives and TBA are giving accompany to pregnancy mother, delivery mother and post partum mother.
The discussion was held after the presentation. Some advise came from participants, the points are:
1. The title of this Guidance should be ìPEDOMAN MEMBANGUN KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN PARAJIî (Guidance of developing partnership between midwives and Traditional Birth Attendants)
2. The job description of each stakesholders should be clear.
3. Key persons (E.g : Camat/Kepala Desa/Head of Village) should be involved in partnership process, so that the key person will have sense of belongings
4. There should be Peraturan desa/Daerah (Village/Districts rules) which manages the portion for midwives and TBA.
5. There should be guidance which based on districts/village condition so if thereís no budget support from donors , the system will still be done.
BIDAN & PARAJI PARTNERSHIP
A meeting on Bidan & Paraji Partnership was conducted at R.Sidang Bidang Sosbud, 27 June 2003. The following minutes of meeting was taken by Hera Melinda Santosa, PAF of PPCU West java.
Participants of the meeting were from: UNFPA, UNICEF, PATH, Bapeda Jawa Barat, Dinas Kesehatan Jawa Barat, PPNI Wilayah Jawa Barat, IBI Wilayah Jawa Barat, Aisyah Muhamadiyah Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kab. Subang, Puskesmas Gunung Sari Kab. Subang, Puskesmas Cikakak Kab. Sukabumi, Puskesmas Cidahu Kab. Sukabumi
The meeting was opened by Dra. Susiawati and continued by short explanation from Drg. Dadang Sukandar, MARS from Dinkes. This meeting has been held for 4 times with aim to get a book for guidance to develop partnership among Midwives and TBA (ìPEDOMAN MEMBANGUN KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN PARAJIí). Mr. Dadang said to speed up the process of the guidance; it should be set up a coordinating team in provincial level.
Mr. Ahmad Idjaz from UNFPA presented the draft chapter by chapter. He said the book is still draft and need more improvement systematically and also should be more attractive, could be one step by one picture etc. (The draft is attached)
From Subang District presented their condition : The example is Gunung Sari Village. The partnership among midwives and TBA in Gunung Sari village have been starting since 1997 the data : Midwive Visit : 279; TBA Visit : 314.
The system that was formed:
- Blood bank system
- Transportation sytem
- Tabulin System
- Dasolin System.
Before tabulin and dasolin system was formed, some steps were done , there are :
- Facilitator training in district level
- Training in village level
- Establish committee
- Training in sub district level
- Socialization tabulin and dasolin in Gunung sari village
- Socialization tabulin and dasolin in Majelis Taqlim area.
- Socialization tabulin and dasolin in Volley ball group
- Facilitators meeting in village level
- Training for collector in order to collect and to liquid tabulin and dasolin fund
After the steps above were done, People at Gunung sari village agreed that Dasolin fund were resourced from :
- People ñ Rp 1,000/KK(family)
- Electricity transport
- People who have party should give 10 litre rice and money amounted Rp 5,000.-
- Entrepreneur in gunung sari village area
- Permanent Donators
- Tabulin and Dasolin boxes which located in warung or from special events.
The focus of partnership between Midwives and TBA are giving close accompany to : pregnancy women, delivery mother and post partum mother.
Partnership type :
1. POSYANDU
POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu/Post of Integrated Service) are placing which gives service to pregnancy mother, delivery mother and postpartum mother. In posyandu TBA is involved in order to achieve the coverage of pregnancy women visit to pos yandu.
2. POLINDES
POLINDES (Pondok Bersalin Desa /The Village Delivery service house) are one of people involvement in order to supply delivery service place and neonatal service. POLINDES could be also utilized the partnership between Midwives and TBA in examining pregnancy and post partum service.
3. KP-KIA
KP-KIA (Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak/ Neonatal health interest group) has activity in learning group about neonatal, the member of group are pregnancy women and breast feeding mother in gunungsari village area. TBA also involved in this group especially in empowering target group and accompany pregnancy mother.
4. TABULIN
TABULIN (Tabungan Ibu Bersalin/Delivery mother saving) . The activity of Midwive and TBA in Tabulin is aimed in order pregnancy mother have to save For their delivery expenditure before their delivery time.
5. DASOLIN
DASOLIN (Dana Sosial Ibu Bersalin/Social Fund for delivery mother) are collected fund from, by and for people especially capable family. This fund is used to help people who do not have money in delivery time.
6. BLOOD BANK
Blood bank are giving to high risk pregnancy women when delivery time. Midwives cooperate with officer and TBA give understanding to people about the importance of blood bank.
The focus of partnership between midwives and TBA are giving accompany to pregnancy mother, delivery mother and post partum mother.
The discussion was held after the presentation. Some advise came from participants, the points are:
1. The title of this Guidance should be ìPEDOMAN MEMBANGUN KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN PARAJIî (Guidance of developing partnership between midwives and Traditional Birth Attendants)
2. The job description of each stakesholders should be clear.
3. Key persons (E.g : Camat/Kepala Desa/Head of Village) should be involved in partnership process, so that the key person will have sense of belongings
4. There should be Peraturan desa/Daerah (Village/Districts rules) which manages the portion for midwives and TBA.
5. There should be guidance which based on districts/village condition so if thereís no budget support from donors , the system will still be done.
Intermezzo 1 (FAKTA PLUS!!)
Seorang pemuda frustasi (LiLA kurang dari 23,5 cm, red) mencoba-coba jadi gigolo. Pengalaman pertamanya bertemu seorang ibu muda perlente dengan mobil mewah. Pemuda itu dibawa dengan mobil mewah menuju ke sebuah rumah besar milik wanita itu. Sesampainya dirumah, dia dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Si pemuda itu, merasa nevous karena ini adalah pertama drinya masuk ke kamar wanita lain. Pikirannya sudah macam-macam, bingung dan juga kikuk. Semakin berpikir seperti itu, birahinya juga makin muncul. Sebelum melakukan apa-apa, wanita itu berkata, "Kamu lepas dulu baju kamu dan tunggu disini dulu ya, jangan ke mana-mana," ujar wanita itu kemudian keluar dari kamar. Pemuda itu makin bingung, karena ditinggal sendirian. Sebetulnya dia malu untuk telanjang karena tubuhnya kurus. Akhirnya dia melepas semua bajunya, dan menunggu di kamar. "Ah sudah kepalang tanggung," pikirnya. Tak lama kemudian, ibu itu masuk ke dalam kamar. Kali ini diikuti oleh dua orang anak kecil. Ibu itu berkata kepada kedua anak kecil itu, "Nah, Wati dan Budi, harus banyak makan. Kalau tidak, nanti badannya kurus seperti Oom ini." (kiriman ppm sumsel)
Seorang pemuda frustasi (LiLA kurang dari 23,5 cm, red) mencoba-coba jadi gigolo. Pengalaman pertamanya bertemu seorang ibu muda perlente dengan mobil mewah. Pemuda itu dibawa dengan mobil mewah menuju ke sebuah rumah besar milik wanita itu. Sesampainya dirumah, dia dimasukkan ke dalam sebuah kamar. Si pemuda itu, merasa nevous karena ini adalah pertama drinya masuk ke kamar wanita lain. Pikirannya sudah macam-macam, bingung dan juga kikuk. Semakin berpikir seperti itu, birahinya juga makin muncul. Sebelum melakukan apa-apa, wanita itu berkata, "Kamu lepas dulu baju kamu dan tunggu disini dulu ya, jangan ke mana-mana," ujar wanita itu kemudian keluar dari kamar. Pemuda itu makin bingung, karena ditinggal sendirian. Sebetulnya dia malu untuk telanjang karena tubuhnya kurus. Akhirnya dia melepas semua bajunya, dan menunggu di kamar. "Ah sudah kepalang tanggung," pikirnya. Tak lama kemudian, ibu itu masuk ke dalam kamar. Kali ini diikuti oleh dua orang anak kecil. Ibu itu berkata kepada kedua anak kecil itu, "Nah, Wati dan Budi, harus banyak makan. Kalau tidak, nanti badannya kurus seperti Oom ini." (kiriman ppm sumsel)
Friday, July 18, 2003
PELATIHAN ADVOKASI BAGI LSM
Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Juli 2003, telah dimulai Pelatihan Advokasi bagi para LSM untuk peningkatan kemampuan advokasi. Pelatihan dibuka oleh Kakanwil BKKBN Jawa Barat, Drs.Hertog N Saud, MPA serta dihadiri juga oleh Direktur Advokasi BKKBN Jakarta, Drs.Saut Munthe. Selain LSM dari 13 Kabupaten intervensi Siklus6, turut juga peserta LSM dari Jakarta & Cimahi. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Nyland - Bandung selama sekitar 10 hari. (ppm).
Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Juli 2003, telah dimulai Pelatihan Advokasi bagi para LSM untuk peningkatan kemampuan advokasi. Pelatihan dibuka oleh Kakanwil BKKBN Jawa Barat, Drs.Hertog N Saud, MPA serta dihadiri juga oleh Direktur Advokasi BKKBN Jakarta, Drs.Saut Munthe. Selain LSM dari 13 Kabupaten intervensi Siklus6, turut juga peserta LSM dari Jakarta & Cimahi. Pelatihan dilaksanakan di Hotel Nyland - Bandung selama sekitar 10 hari. (ppm).
Thursday, July 17, 2003
NEW THREE MUSKETEERS
We are happy to inform you the new staff of NPCU - Bappenas. There are 1. Renata Sihombing (Nanath) - Secretary, 2. Anusapati (Ucha) - Driver and 3. Iis Wiarsih (Iis) - Finance Clerk. (NPCU)
We are happy to inform you the new staff of NPCU - Bappenas. There are 1. Renata Sihombing (Nanath) - Secretary, 2. Anusapati (Ucha) - Driver and 3. Iis Wiarsih (Iis) - Finance Clerk. (NPCU)
AMBULANCE
Meninjaklanjuti permintaan RSUD agar UNFPA melengkapi dokumen hibah ambulance, hal ini telah kami laksanakan. Akan tetapi baru kami ketahui bahwa ternyata ada Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 yang menyatakan bahwa hibah kendaraan hanya bisa dilaksanakan setelah proyek dinyatakan berakhir (untuk kasus ini berarti tahun 2005).
Dengan berbagai pertimbangan UNFPA mengajukan permohonan kepada Sekretariat Negara agar hibah ambulance ini dapat dilaksanakan secepatnya. Saat ini kami sedang menunggu persetujuan Setneg tsb.
Jika disetujui maka dokumen akan dilengkapi sehingga ambulance bisa dihibahkan & proses mutasi kendaraan ke daerah bisa dilakukan.
Jika tidak disetujui maka UNFPA akan memperpanjang STNK setiap tahun sampai proyek dinyatakan selesai baru kemudian ambulance dihibahkan. Note utk PPM / PAF : Mohon agar informasi ini disampaikan kepada DF yg tidak terjangkau email ini. (Restu)
Meninjaklanjuti permintaan RSUD agar UNFPA melengkapi dokumen hibah ambulance, hal ini telah kami laksanakan. Akan tetapi baru kami ketahui bahwa ternyata ada Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.04/2002 yang menyatakan bahwa hibah kendaraan hanya bisa dilaksanakan setelah proyek dinyatakan berakhir (untuk kasus ini berarti tahun 2005).
Dengan berbagai pertimbangan UNFPA mengajukan permohonan kepada Sekretariat Negara agar hibah ambulance ini dapat dilaksanakan secepatnya. Saat ini kami sedang menunggu persetujuan Setneg tsb.
Jika disetujui maka dokumen akan dilengkapi sehingga ambulance bisa dihibahkan & proses mutasi kendaraan ke daerah bisa dilakukan.
Jika tidak disetujui maka UNFPA akan memperpanjang STNK setiap tahun sampai proyek dinyatakan selesai baru kemudian ambulance dihibahkan. Note utk PPM / PAF : Mohon agar informasi ini disampaikan kepada DF yg tidak terjangkau email ini. (Restu)
TRIP REPORT
KUNJUNGAN TEAM MTR
Lokasi : Kabupaten Bandung dan PPCU Jawa Barat
Tujuan : Melakukan review atas pelaksanan siklus ke-6 di Propinsi Jawa Barat
Agenda : 1. Kunjungan ke PPCU Jawa Barat sebagai briefing
2. Kunjungan ke Puskesmas TTP Majalaya Baru
3. Kunjungan ke RSUD Majalaya
4. Kunjungan ke Puskesmas DTP Cicalengka
5. Kunjungan ke Executing Agency Kab.Bandung
6. Kunjungan ke Executing Agency Prop.Jawa Barat.
Waktu : Tanggal 7 ñ 10 Juli 2003
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendrianti, Herry Muger.
Resume Pertemuan :
1. BRIEFING DENGAN PPCU JAWA BARAT
Tempat : R Sidang Bidang Sosbud
Peserta : Bapeda, Dinkes, BKKBN, PKBI, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan kunjungan Tim MTR. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Kunjungan ini mereview Project Performance, Implementation Modalities, dan Project Design;
b. MTR Oktober 2003 memungkinkan perubahan Implementation Modalities, Project Design, Indikator, dlsb.
c.Pembahasan dengan Executing agencies akan berada pada tataran output.
2. KUNJUNGAN KE PUSKESMAS MAJALAYA BARU (TTP)
Tempat : Puskesmas Majalaya Baru
Peserta : Kepala Puskesmas, Bidan, Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui:
a. pemahaman di tingkat Puskesmas tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi;
b. kesediaan komponen pelayanan integratif;
c. serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif.
Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a.Puskesmas Majalaya Baru belum sepenuhnya memahami pelayanan integratif kesehatan reproduksi;
b.Kesediaan komponen pelayanan integratif masih belum mencakup KRR serta APK;
c.Puskesmas Majalaya Baru mengharapkan dapat terpenuhinya seluruh komponen PKRE
KUNJUNGAN KE RSUD MAJALAYA
Tempat : RSUD Majalaya
Peserta : Direktur RSUD Majalaya, Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui
a. kesiapan RSUD menjadi pusat pelatihan dan pusat rujukan di Kabupaten Bandung,
b. pemahaman di tingkat RSUD tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi,
c. kesediaan komponen pelayanan integratif,
d. serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif.
Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Secara umum, seluruh bidan yang ada di RSUD Majalaya sudah mendapatkan pelatihan APN,
b. RSUD Majalaya siap menjadi pusat pelatihan bagi bidan-bidan yang ada di kabupaten Bandung;
c. Komponen pelayanan integratif kesehatan reproduksi sudah tersedia sepenuhnya di RSUD Majalaya,
d. komponen KRR masih memerlukan penguatan;
e. Segala bentuk pelatihan yang diselenggarakan, seyogyanya secara substansial melibatkan direksi RSUD.
4. KUNJUNGAN KE PUSKESMAS CICALENGKA (DTP)
Tempat : Puskesmas Majalaya Baru
Peserta : Kepala Puskesmas, Bidan, Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui
a. pemahaman di tingkat Puskesmas tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi,
b. kesediaan komponen pelayanan integratif,
c. serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif.
Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Puskesmas DTP Cicalengka sepenuhnya memahami pelayanan integratif kesehatan reproduksi;
b. Kesediaan komponen pelayanan integratif masih belum mencakup Kesehatan Reproduksi Remaja;
c. Puskesmas DTP Cicalengka mengharapkan dapat terpenuhinya seluruh komponen PKRE.
5. DINAS KEPENDUDUKAN, KS DAN CASIP KABUPATEN BANDUNG
Tempat : DINAS KEPENDUDUKAN, KS & CASIP Kabupaten Bandung
Peserta : Kasubdin KB Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui pemahaman di tingkat Dinas Pengelola Keluarga Berencana tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Dinas Pengelola KB pada tahun pertama siklus ke-6 menitikberatkan pada membangun eksistensi program, dengan pelaksanaan sosialisasi dan membangun jaringan komunikasi yang lebih baik;
b. Secara umum Dinas ybs sudah memahami pelayanan integratif kesehatan reproduksi, dan mengimplementasikannya melalui gerakan-gerakan suami siaga dan sosialisasi lebih lanjut terhadap klien : Bumil, Remaja & Suami;
c. Untuk mengakselerasi percepatan untuk mencapai tujuan, perlu lebih memperkuat aspek kelembagan, dan koordinasi antara Dinas, Pelayanan Kesehatan serta Promosi Kesehatan;
d. Pada umumnya Dinas juga memahami bahwa pada tingkat operasional, aparat pelayanan kesehatan dan aparat promosi kesehatan di tingkat kecamatan adalah satu kesatuan fungsional yang harus ditingkatkan kinerjanya;
e. Untuk penanganan KRR di Kabupaten Bandung, Dinas bekerjasama dengan LSM , antara lain LSM Sahara, serta dibangun 20 FIKIR (Forum Informasi & Komunikasi Remaja);
f. Di masa depan, diharapkan tidak ada lagi kegiatan operasional promosi di daerah yang dilaksanakan oleh institusi pusat, namun diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten.
6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Tempat : DINAS KESEHATAN Kabupaten Bandung
Peserta : Kasubdin Kesga Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat Dinas Kesehatan tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Selama ini Dinkes berpandangan bahwa Kesehatan Reproduksi Esensial terdiri atas empat komponen, yakni : Kesehatan Ibu dan bayi baru lahir, KB, KRR, dan penanganan IMS/HIV-AIDS; Dinkes belum memasukkan APK sebagai salah satu komponen kesehatan reproduksi esensial;
b. Secara umum Dinkes sudah memahami sepenuhnya pelayanan integratif kesehatan reproduksi, dan memahami sepenuhnya keperluan kerjasama di lapangan dengan aparat promotif;
c. Dinas juga menyetujui Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, dan didukung oleh kelengkapannya di daerah yang terdiri atas aparat pelayanan kesehatan dan aparat promotif;
d. Komponen APK yang mempunyai signifikansi 30% terhadap AKI, haruslah diperkuat, demikian juga kemampuan penanganan PMS.
7. DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT
Tempat : BAPEDA JAWA BARAT
Peserta : DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati, Herry Muger.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat Dinas Kesehatan tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, kesediaan komponen pelayanan integratif, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif serta tentang Siklus ke-6 secara keseluruhan. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Pengertian komponen kesehatan reproduksi memang memerlukan penyeragaman. Pada dasarnya APK merupakan bagian dari KIA ( terdiri atas APK & APN ), selain KB, KRR, dan IMS;
b.Sedangkan komponen PKRE komprehensif akan memasukkan komponen penanganan Lansia;
c.APK sebaiknya merupakan komponen tersendiri dan telah menjadi komitmen nasional sejak 1998;
d.Dinkes siap dengan pelaksanaan uji coba pelaksanaan siklus ke-6 secara sepenuhnya terdesentralisasi, dengan mengambil salah satu daerah sebagai uji coba.
e.Puskesmas yang ada di sekitar hotspot P05 hendaknya diperkuat kapasitasnya, khususnya bagi pelayanan pencegahan IMS
8. BKKBN PROPINSI JAWA BARAT
Tempat : BAPEDA JAWA BARAT
Peserta : BKKBN PROPINSI JAWA BARAT, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati, Herry Muger.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat BKKBN tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, kesediaan komponen pelayanan integratif, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif dan tentang Siklus ke-6 secara keseluruhan. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Pada umumnya pendalaman substansi Siklus ke-6 baru bisa dipahami selama 1 tahun terakhir;
b. Koordinasi substansi khususnya KIE antara pusat dan daerah masih lemah, dan cukup banyak ajuan substansi KIE dari daerah yang tidak terakomodasi oleh pusat, oleh karena itu diharapkan agar pelaksanaan dilakukan secara lebih terdesentralisasi;
c. BKKBN siap mendukung dilaksanakannya ujicoba pelaksanaan desentralisasi penuh dengan memilih salah satu distrik;
9. BAPEDA PROPINSI JAWA BARAT
Tempat : BAPEDA JAWA BARAT
Peserta : BAPEDA, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati, Herry Muger.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat BAPEDA tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, kesediaan komponen pelayanan integratif, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif dan tentang Siklus ke-6 secara keseluruhan. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Bapeda siap memfasilitasi pemilihan satu daerah sebagai uji coba pelaksanan siklus keenam secara sepenuhnya terdesentralisasi;
b. Fungsi strategis yang bisa dilaksanakan oleh instansi propinsi adalah fasilitasi bagi pelaksanaan kegiatan di distrik, serta monitoring atas pelaksanaan siklus ke-6.
Disiapkan oleh:
Ahmad Idjaz
PPM West Java
0818642390 ñ idjaz@plasa.com
KUNJUNGAN TEAM MTR
Lokasi : Kabupaten Bandung dan PPCU Jawa Barat
Tujuan : Melakukan review atas pelaksanan siklus ke-6 di Propinsi Jawa Barat
Agenda : 1. Kunjungan ke PPCU Jawa Barat sebagai briefing
2. Kunjungan ke Puskesmas TTP Majalaya Baru
3. Kunjungan ke RSUD Majalaya
4. Kunjungan ke Puskesmas DTP Cicalengka
5. Kunjungan ke Executing Agency Kab.Bandung
6. Kunjungan ke Executing Agency Prop.Jawa Barat.
Waktu : Tanggal 7 ñ 10 Juli 2003
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendrianti, Herry Muger.
Resume Pertemuan :
1. BRIEFING DENGAN PPCU JAWA BARAT
Tempat : R Sidang Bidang Sosbud
Peserta : Bapeda, Dinkes, BKKBN, PKBI, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan kunjungan Tim MTR. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Kunjungan ini mereview Project Performance, Implementation Modalities, dan Project Design;
b. MTR Oktober 2003 memungkinkan perubahan Implementation Modalities, Project Design, Indikator, dlsb.
c.Pembahasan dengan Executing agencies akan berada pada tataran output.
2. KUNJUNGAN KE PUSKESMAS MAJALAYA BARU (TTP)
Tempat : Puskesmas Majalaya Baru
Peserta : Kepala Puskesmas, Bidan, Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui:
a. pemahaman di tingkat Puskesmas tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi;
b. kesediaan komponen pelayanan integratif;
c. serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif.
Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a.Puskesmas Majalaya Baru belum sepenuhnya memahami pelayanan integratif kesehatan reproduksi;
b.Kesediaan komponen pelayanan integratif masih belum mencakup KRR serta APK;
c.Puskesmas Majalaya Baru mengharapkan dapat terpenuhinya seluruh komponen PKRE
KUNJUNGAN KE RSUD MAJALAYA
Tempat : RSUD Majalaya
Peserta : Direktur RSUD Majalaya, Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui
a. kesiapan RSUD menjadi pusat pelatihan dan pusat rujukan di Kabupaten Bandung,
b. pemahaman di tingkat RSUD tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi,
c. kesediaan komponen pelayanan integratif,
d. serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif.
Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Secara umum, seluruh bidan yang ada di RSUD Majalaya sudah mendapatkan pelatihan APN,
b. RSUD Majalaya siap menjadi pusat pelatihan bagi bidan-bidan yang ada di kabupaten Bandung;
c. Komponen pelayanan integratif kesehatan reproduksi sudah tersedia sepenuhnya di RSUD Majalaya,
d. komponen KRR masih memerlukan penguatan;
e. Segala bentuk pelatihan yang diselenggarakan, seyogyanya secara substansial melibatkan direksi RSUD.
4. KUNJUNGAN KE PUSKESMAS CICALENGKA (DTP)
Tempat : Puskesmas Majalaya Baru
Peserta : Kepala Puskesmas, Bidan, Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui
a. pemahaman di tingkat Puskesmas tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi,
b. kesediaan komponen pelayanan integratif,
c. serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif.
Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Puskesmas DTP Cicalengka sepenuhnya memahami pelayanan integratif kesehatan reproduksi;
b. Kesediaan komponen pelayanan integratif masih belum mencakup Kesehatan Reproduksi Remaja;
c. Puskesmas DTP Cicalengka mengharapkan dapat terpenuhinya seluruh komponen PKRE.
5. DINAS KEPENDUDUKAN, KS DAN CASIP KABUPATEN BANDUNG
Tempat : DINAS KEPENDUDUKAN, KS & CASIP Kabupaten Bandung
Peserta : Kasubdin KB Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui pemahaman di tingkat Dinas Pengelola Keluarga Berencana tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Dinas Pengelola KB pada tahun pertama siklus ke-6 menitikberatkan pada membangun eksistensi program, dengan pelaksanaan sosialisasi dan membangun jaringan komunikasi yang lebih baik;
b. Secara umum Dinas ybs sudah memahami pelayanan integratif kesehatan reproduksi, dan mengimplementasikannya melalui gerakan-gerakan suami siaga dan sosialisasi lebih lanjut terhadap klien : Bumil, Remaja & Suami;
c. Untuk mengakselerasi percepatan untuk mencapai tujuan, perlu lebih memperkuat aspek kelembagan, dan koordinasi antara Dinas, Pelayanan Kesehatan serta Promosi Kesehatan;
d. Pada umumnya Dinas juga memahami bahwa pada tingkat operasional, aparat pelayanan kesehatan dan aparat promosi kesehatan di tingkat kecamatan adalah satu kesatuan fungsional yang harus ditingkatkan kinerjanya;
e. Untuk penanganan KRR di Kabupaten Bandung, Dinas bekerjasama dengan LSM , antara lain LSM Sahara, serta dibangun 20 FIKIR (Forum Informasi & Komunikasi Remaja);
f. Di masa depan, diharapkan tidak ada lagi kegiatan operasional promosi di daerah yang dilaksanakan oleh institusi pusat, namun diserahkan sepenuhnya ke Kabupaten.
6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Tempat : DINAS KESEHATAN Kabupaten Bandung
Peserta : Kasubdin Kesga Dinkes Kabupaten Bandung, PPM, DF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati
Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat Dinas Kesehatan tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Selama ini Dinkes berpandangan bahwa Kesehatan Reproduksi Esensial terdiri atas empat komponen, yakni : Kesehatan Ibu dan bayi baru lahir, KB, KRR, dan penanganan IMS/HIV-AIDS; Dinkes belum memasukkan APK sebagai salah satu komponen kesehatan reproduksi esensial;
b. Secara umum Dinkes sudah memahami sepenuhnya pelayanan integratif kesehatan reproduksi, dan memahami sepenuhnya keperluan kerjasama di lapangan dengan aparat promotif;
c. Dinas juga menyetujui Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, dan didukung oleh kelengkapannya di daerah yang terdiri atas aparat pelayanan kesehatan dan aparat promotif;
d. Komponen APK yang mempunyai signifikansi 30% terhadap AKI, haruslah diperkuat, demikian juga kemampuan penanganan PMS.
7. DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT
Tempat : BAPEDA JAWA BARAT
Peserta : DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati, Herry Muger.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat Dinas Kesehatan tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, kesediaan komponen pelayanan integratif, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif serta tentang Siklus ke-6 secara keseluruhan. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Pengertian komponen kesehatan reproduksi memang memerlukan penyeragaman. Pada dasarnya APK merupakan bagian dari KIA ( terdiri atas APK & APN ), selain KB, KRR, dan IMS;
b.Sedangkan komponen PKRE komprehensif akan memasukkan komponen penanganan Lansia;
c.APK sebaiknya merupakan komponen tersendiri dan telah menjadi komitmen nasional sejak 1998;
d.Dinkes siap dengan pelaksanaan uji coba pelaksanaan siklus ke-6 secara sepenuhnya terdesentralisasi, dengan mengambil salah satu daerah sebagai uji coba.
e.Puskesmas yang ada di sekitar hotspot P05 hendaknya diperkuat kapasitasnya, khususnya bagi pelayanan pencegahan IMS
8. BKKBN PROPINSI JAWA BARAT
Tempat : BAPEDA JAWA BARAT
Peserta : BKKBN PROPINSI JAWA BARAT, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati, Herry Muger.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat BKKBN tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, kesediaan komponen pelayanan integratif, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif dan tentang Siklus ke-6 secara keseluruhan. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Pada umumnya pendalaman substansi Siklus ke-6 baru bisa dipahami selama 1 tahun terakhir;
b. Koordinasi substansi khususnya KIE antara pusat dan daerah masih lemah, dan cukup banyak ajuan substansi KIE dari daerah yang tidak terakomodasi oleh pusat, oleh karena itu diharapkan agar pelaksanaan dilakukan secara lebih terdesentralisasi;
c. BKKBN siap mendukung dilaksanakannya ujicoba pelaksanaan desentralisasi penuh dengan memilih salah satu distrik;
9. BAPEDA PROPINSI JAWA BARAT
Tempat : BAPEDA JAWA BARAT
Peserta : BAPEDA, PPM, PAF
Tim MTR : Izhar Fihir, Agustina Hendriati, Herry Muger.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui persepsi di tingkat BAPEDA tentang pelayanan integratif kesehatan reproduksi, kesediaan komponen pelayanan integratif, serta menyerap aspirasi tentang pelayanan integratif dan tentang Siklus ke-6 secara keseluruhan. Beberapa hal yang patut dicatat adalah:
a. Bapeda siap memfasilitasi pemilihan satu daerah sebagai uji coba pelaksanan siklus keenam secara sepenuhnya terdesentralisasi;
b. Fungsi strategis yang bisa dilaksanakan oleh instansi propinsi adalah fasilitasi bagi pelaksanaan kegiatan di distrik, serta monitoring atas pelaksanaan siklus ke-6.
Disiapkan oleh:
Ahmad Idjaz
PPM West Java
0818642390 ñ idjaz@plasa.com
Summary
UNFPA 6th Cycle Country Programme
Currently, the 6th cycle programme has covered 13 regencies and municipalities including Cirebon, Indramayu, Kuningan, Purwakarta, Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Majalengka, Subang, Sumedang, with 9 projects currently active.
Programme Goals & Concepts
The goal of the 6th cycle program is to contribute in increasing human quality through improvement of reproductive health, balanced demography development, and gender equality and equity. In order to attain it the 6th cycle program is divided into 3 sub programs, they are sub program (1) RH. Reproduction Health, which consists of six projects, (2) PDS. Population & Development Strategy, which consists of three projects and (3) Advocacy, which consists of two projects.
P01: Essential Reproduction Health Package
P02 : Emergency Reproduction Health
P03 : Adolescent Reproductive Health
P04 : Commodity Security
P05 : STI and HIV/AIDS Prevention
P06 : Violence Against Women
P07 : Gender Mainstreaming
P08 : Policy Research
P09 : District Level Database
P10 : Capacity Building for Advocacy
P11 : Advocacy for Decision Makers and Media
PPM West Java Province
Ahmad Idjaz
idjaz@plasa.com
Tel.022-2514062, 0818642390, Fax.022-2510731
Currently, the 6th cycle programme has covered 13 regencies and municipalities including Cirebon, Indramayu, Kuningan, Purwakarta, Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Majalengka, Subang, Sumedang, with 9 projects currently active.
Programme Goals & Concepts
The goal of the 6th cycle program is to contribute in increasing human quality through improvement of reproductive health, balanced demography development, and gender equality and equity. In order to attain it the 6th cycle program is divided into 3 sub programs, they are sub program (1) RH. Reproduction Health, which consists of six projects, (2) PDS. Population & Development Strategy, which consists of three projects and (3) Advocacy, which consists of two projects.
P01: Essential Reproduction Health Package
P02 : Emergency Reproduction Health
P03 : Adolescent Reproductive Health
P04 : Commodity Security
P05 : STI and HIV/AIDS Prevention
P06 : Violence Against Women
P07 : Gender Mainstreaming
P08 : Policy Research
P09 : District Level Database
P10 : Capacity Building for Advocacy
P11 : Advocacy for Decision Makers and Media
PPM West Java Province
Ahmad Idjaz
idjaz@plasa.com
Tel.022-2514062, 0818642390, Fax.022-2510731
